Jakarta, 7 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Senin. Rapat yang berlangsung dari Istana Merdeka, Jakarta, tersebut membahas mulai dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta kepala daerah mengikuti pertemuan secara langsung maupun melalui sambungan konferensi video. Prabowo meminta laporan terbaru mengenai kondisi masyarakat, perkembangan penanganan di lapangan, serta kebutuhan yang masih diperlukan pemerintah daerah. Kepala Negara menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap langkah penanganan. Pemerintah pusat juga diminta memberikan dukungan apabila kemampuan daerah tidak mencukupi untuk menghadapi kondisi darurat.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Karhutla menjadi perhatian pemerintah karena musim kemarau yang diperparah kondisi El Nino meningkatkan risiko munculnya titik panas dan kebakaran. Pemerintah sebelumnya telah mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, serta unsur lainnya untuk melakukan pemadaman darat maupun udara. Presiden meminta setiap titik panas ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu api meluas dan menghasilkan kabut asap. Pemerintah daerah juga diminta memastikan sumber air, peralatan pemadaman, serta personel tersedia di kawasan yang memiliki risiko tinggi. Koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara cepat ketika ditemukan perubahan kondisi di lapangan.
Prabowo sebelumnya telah meninjau langsung penanganan karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Riau dan Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya ke Riau pada Agustus 2026, Presiden mendapatkan laporan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus luas lahan terbakar di provinsi tersebut mencapai lebih dari 16 ribu hektare. Sebagian besar kawasan terdampak telah berhasil ditangani sehingga pemerintah kemudian memusatkan perhatian pada titik yang masih terbakar. Prabowo meminta TNI dan Polri menambah kekuatan apabila pemerintah daerah membutuhkan bantuan personel maupun peralatan. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumber air seperti sumur bor di kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran. Ketersediaan air di dekat lokasi rawan dinilai dapat mempercepat tindakan ketika titik panas mulai muncul. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi luas kebakaran sebelum memasuki kondisi yang lebih sulit dikendalikan.
Selain pemadaman, pemerintah memberikan perhatian terhadap penyebab kebakaran yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Prabowo menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Aparat pemerintah di tingkat desa diminta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara membuka lahan tanpa menggunakan api. Pemerintah juga menawarkan pendampingan kepada kelompok tani yang membutuhkan bantuan dalam pengelolaan lahan. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pembakaran yang dilakukan secara sengaja. Sikap lebih tegas akan diterapkan apabila terdapat perusahaan yang terbukti terlibat atau memerintahkan pembakaran. Prabowo bahkan menyatakan izin perusahaan dapat dicabut apabila keterlibatannya dalam praktik pembakaran dapat dibuktikan.
Rapat terbatas juga membahas perkembangan penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, termasuk kondisi masyarakat yang terdampak dan proses pemulihan fasilitas. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian. Penanganan tidak hanya diarahkan pada masa tanggap darurat, tetapi juga pemulihan kehidupan warga setelah kondisi mulai stabil. Akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan fasilitas pendidikan menjadi bagian yang harus dipastikan tersedia. Prabowo meminta bantuan pemerintah pusat segera disalurkan apabila daerah membutuhkan tambahan dukungan. Perbaikan infrastruktur juga harus dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan paling mendesak. Pemerintah ingin masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Perkembangan Gunung Anak Krakatau menjadi bagian lain yang mendapatkan perhatian khusus dalam pertemuan tersebut. Aktivitas gunung yang meningkat sejak akhir pekan menyebabkan abu vulkanik menyebar ke Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar Selat Sunda, tetapi juga mengganggu aktivitas transportasi udara di sejumlah wilayah. Beberapa bandara sempat menghentikan operasional sementara setelah abu terdeteksi di ruang udara maupun kawasan fasilitas penerbangan. Ratusan penerbangan mengalami pembatalan, penundaan, dan penyesuaian jadwal sebagai langkah keselamatan. Pemerintah juga mengeluarkan imbauan kesehatan kepada masyarakat yang berada di kawasan terdampak abu. Prabowo meminta seluruh instansi terus memantau perkembangan meskipun episode erupsi menerus telah dinyatakan berakhir.
Badan Geologi mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau berlangsung sekitar 25 jam, sejak Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB hingga Minggu, 6 September 2026 pukul 00.04 WIB. Meski erupsi menerus tersebut telah berhenti, aktivitas vulkanik gunung masih terus dipantau karena tingkat kegempaan tetap menjadi perhatian. Pemerintah menegaskan berakhirnya satu episode erupsi tidak berarti kewaspadaan dapat langsung dihentikan. Masyarakat tetap diminta mematuhi zona bahaya dan tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan oleh petugas. Pemantauan dilakukan berdasarkan data kegempaan, visual, deformasi, serta berbagai parameter lain yang digunakan untuk mengevaluasi aktivitas gunung. Informasi mengenai arah sebaran abu juga terus diperbarui karena dapat berubah mengikuti kondisi angin. Pemerintah daerah di sekitar wilayah terdampak diminta tetap menyiagakan personel dan fasilitas apabila aktivitas kembali meningkat.
Prabowo telah memerintahkan BNPB, BMKG, Badan Geologi, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah untuk bekerja secara terkoordinasi menangani dampak Anak Krakatau. Masyarakat di Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda sebelumnya juga diminta tetap tenang sambil meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan masker dan pelindung mata dianjurkan bagi warga yang masih berada di wilayah dengan paparan abu vulkanik. Pemerintah meminta masyarakat mengikuti informasi resmi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum terverifikasi. Untuk sektor transportasi, keputusan pembukaan maupun penutupan bandara tetap mempertimbangkan hasil pemantauan abu dan keselamatan penerbangan. Fasilitas kesehatan juga disiagakan untuk menangani kemungkinan gangguan pernapasan, mata, maupun kulit akibat paparan partikel. Seluruh langkah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru di lapangan.
Rentetan bencana yang terjadi hampir bersamaan membuat Prabowo kembali menyoroti kebutuhan memperkuat kemampuan mitigasi Indonesia. Presiden mengingatkan posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik membuat berbagai jenis bencana dapat terjadi setiap saat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah mempunyai peralatan, personel, sistem peringatan dini, transportasi, dan kemampuan logistik yang dapat dikerahkan secara cepat. Prabowo menyatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana perlu ditambah secara signifikan sebagai pelajaran dari berbagai kejadian yang sedang ditangani. Tambahan anggaran diharapkan tidak hanya digunakan ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan. Investasi dalam mitigasi dinilai dapat mengurangi korban sekaligus menekan kerugian ekonomi ketika bencana terjadi. Pemerintah akan menghitung kebutuhan tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.
Rapat terbatas penanganan bencana menjadi bagian dari upaya pemerintah menyatukan langkah pusat dan daerah menghadapi berbagai situasi yang berkembang secara bersamaan. Prabowo meminta setiap instansi tidak bekerja sendiri-sendiri dan segera melaporkan apabila membutuhkan tambahan sumber daya. Penanganan karhutla diarahkan pada pemadaman sekaligus pencegahan dan penegakan hukum, sementara penanganan gempa difokuskan pada keselamatan serta pemulihan masyarakat terdampak. Untuk Anak Krakatau, pemerintah tetap mempertahankan pemantauan intensif meskipun episode erupsi menerus telah berakhir. Pemerintah juga akan mengevaluasi kesiapan nasional menghadapi bencana sebagai dasar menentukan kebutuhan anggaran dan peralatan ke depan. Prabowo menekankan negara harus selalu siap karena karakter geografis Indonesia membuat ancaman bencana tidak dapat sepenuhnya dihindari. Penguatan mitigasi, koordinasi, dan kecepatan respons menjadi langkah yang akan terus didorong untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.