Jakarta, 11 November 2026 – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas praktik percaloan yang merugikan masyarakat dalam proses pencarian kerja. Instruksi tersebut menjadi bagian dari upaya memberantas tindakan penipuan dan pungutan ilegal yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Praktik percaloan dinilai dapat merugikan pencari kerja karena pelaku kerap menawarkan janji penerimaan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang. Kepolisian diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perekrutan yang memiliki indikasi pelanggaran hukum. Penanganan kasus juga perlu dilakukan secara profesional agar masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi praktik perekrutan yang tidak sesuai ketentuan. Langkah tersebut sekaligus bertujuan menciptakan proses penerimaan tenaga kerja yang lebih transparan dan adil.
Praktik percaloan tenaga kerja menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena sering menyasar masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Pelaku biasanya menawarkan kemudahan untuk diterima bekerja di perusahaan tertentu dengan mengatasnamakan hubungan khusus dengan pihak perekrut. Dalam sejumlah modus penipuan, pencari kerja diminta membayar biaya administrasi, uang jaminan, atau sejumlah dana dengan janji memperoleh posisi pekerjaan. Setelah pembayaran dilakukan, korban berisiko tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijanjikan atau mengalami kesulitan meminta pengembalian uang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap proses perekrutan menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kebutuhan masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Instruksi Kapolri untuk memperketat penindakan terhadap calo pencari kerja perlu ditindaklanjuti melalui langkah penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aparat kepolisian dapat menelusuri dugaan penipuan dengan memeriksa aliran pembayaran, komunikasi antara pihak yang terlibat, serta dokumen yang digunakan dalam proses perekrutan. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, penanganan perkara dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, setiap laporan tetap memerlukan pemeriksaan untuk membedakan tindakan penipuan dengan layanan penempatan tenaga kerja yang sah. Penegakan hukum juga harus memperhatikan hak pihak yang diperiksa dan prinsip praduga tidak bersalah. Dengan pendekatan tersebut, penindakan diharapkan tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selain melakukan penegakan hukum, kepolisian perlu memperkuat koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja daerah, serta perusahaan dapat berperan dalam menyediakan informasi mengenai mekanisme perekrutan yang resmi. Kerja sama tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi dugaan penggunaan nama perusahaan tanpa izin maupun penyebaran informasi lowongan kerja palsu. Perusahaan juga diharapkan memiliki saluran komunikasi yang jelas agar masyarakat dapat memeriksa keabsahan informasi perekrutan. Transparansi mengenai tahapan seleksi dan persyaratan administrasi dapat membantu mengurangi peluang pihak tidak bertanggung jawab menawarkan jasa percaloan. Dengan pengawasan yang terintegrasi, potensi penyalahgunaan proses penerimaan tenaga kerja dapat ditekan sejak tahap awal.
Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi cara pelaku penipuan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat. Informasi lowongan palsu dapat disebarkan melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun situs yang dibuat menyerupai halaman resmi perusahaan. Pelaku juga dapat menggunakan identitas atau logo perusahaan tertentu untuk meyakinkan calon korban bahwa proses perekrutan yang ditawarkan merupakan kegiatan resmi. Dalam beberapa kasus, komunikasi dilakukan secara pribadi sehingga pencari kerja sulit memastikan identitas pihak yang menghubunginya. Masyarakat perlu berhati-hati terhadap permintaan pembayaran yang tidak jelas, tawaran pekerjaan tanpa proses seleksi yang wajar, serta penggunaan rekening pribadi untuk transaksi perekrutan. Pemeriksaan melalui situs resmi perusahaan dan saluran komunikasi yang dapat diverifikasi menjadi langkah penting sebelum menyerahkan dokumen pribadi maupun melakukan pembayaran.
Penindakan terhadap praktik percaloan juga perlu disertai perlindungan bagi korban yang telah mengalami kerugian. Masyarakat yang merasa tertipu dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian dengan membawa bukti pembayaran, percakapan, dokumen perekrutan, dan informasi mengenai pihak yang menawarkan pekerjaan. Bukti tersebut dapat membantu penyidik menelusuri dugaan tindak pidana serta mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain. Penanganan laporan secara terbuka dan profesional diperlukan agar masyarakat tidak merasa ragu untuk melaporkan pengalaman yang dialaminya. Selain itu, edukasi mengenai ciri-ciri perekrutan mencurigakan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan perusahaan. Upaya pencegahan menjadi penting karena kerugian akibat penipuan pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga waktu dan kesempatan korban untuk memperoleh pekerjaan yang sah.
Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian diharapkan memperkuat upaya pemberantasan praktik percaloan yang merugikan pencari kerja di berbagai daerah. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten terhadap pihak yang terbukti melakukan penipuan, pemerasan, atau pelanggaran lain dalam proses perekrutan tenaga kerja. Pada saat yang sama, pemerintah dan perusahaan perlu memperluas akses informasi lowongan pekerjaan yang resmi serta mudah diperiksa oleh masyarakat. Pengawasan terhadap perekrutan secara langsung maupun melalui platform digital juga menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya korban baru. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai pihak yang menjanjikan penerimaan kerja dengan meminta pembayaran tanpa dasar yang jelas. Melalui kerja sama antara kepolisian, instansi ketenagakerjaan, perusahaan, dan masyarakat, proses pencarian kerja diharapkan menjadi lebih aman, transparan, serta terlindungi dari praktik yang melanggar hukum.