Jakarta, 13 September 2026 – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong para pekerja di Indonesia terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan menguasai teknologi agar mampu menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat. Perkembangan digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan telah membawa perubahan terhadap berbagai jenis pekerjaan sekaligus menciptakan kebutuhan keterampilan baru. Pekerja dinilai perlu melakukan penyesuaian agar kemampuan yang dimiliki tetap relevan dengan kebutuhan industri. Peningkatan keterampilan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, serta organisasi pekerja. Program pelatihan perlu disusun berdasarkan perkembangan kebutuhan dunia usaha sehingga kemampuan yang diperoleh dapat digunakan secara nyata. Dengan kesiapan tersebut, pekerja diharapkan mampu memanfaatkan transformasi teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Kapolri menilai perubahan teknologi tidak dapat dihindari karena dunia usaha terus mencari metode produksi dan pelayanan yang semakin efektif. Penggunaan mesin otomatis, perangkat lunak, serta sistem berbasis kecerdasan buatan mulai diterapkan pada berbagai sektor. Sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat berubah atau membutuhkan keterampilan tambahan. Kondisi tersebut tidak selalu berarti teknologi akan sepenuhnya menggantikan tenaga manusia, tetapi karakter pekerjaan dapat mengalami pergeseran. Pekerja yang mampu beradaptasi memiliki peluang lebih besar mempertahankan daya saing di pasar tenaga kerja. Karena itu, proses belajar tidak seharusnya berhenti setelah seseorang memperoleh pekerjaan.
Penguasaan teknologi juga perlu disesuaikan dengan karakter pekerjaan masing-masing. Pekerja di sektor manufaktur dapat membutuhkan kemampuan mengoperasikan mesin digital dan memahami sistem produksi otomatis. Sektor jasa semakin membutuhkan keterampilan menggunakan platform digital, pengolahan data, dan sistem pelayanan berbasis teknologi. Sementara itu, pekerja administrasi perlu memahami perangkat lunak yang dapat mempercepat pengelolaan dokumen maupun informasi. Perubahan tersebut membuat literasi digital menjadi kemampuan dasar yang semakin penting. Namun, keterampilan teknis tetap perlu dilengkapi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama, dan pemecahan masalah.
Perusahaan memiliki peran besar dalam membantu pekerja mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan di tempat kerja. Penerapan sistem baru sebaiknya diikuti pelatihan agar tenaga kerja memahami cara mengoperasikan teknologi secara benar. Transformasi yang dilakukan tanpa menyiapkan pekerja dapat menimbulkan kesenjangan keterampilan dan mengurangi efektivitas investasi teknologi. Program peningkatan kemampuan dapat diberikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan masing-masing posisi. Perusahaan juga dapat memetakan pekerjaan yang berpotensi mengalami perubahan sehingga pelatihan dapat diberikan sebelum teknologi diterapkan sepenuhnya. Pendekatan tersebut membantu proses transformasi berlangsung lebih terencana.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memperluas akses terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Balai latihan kerja, sekolah kejuruan, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga pelatihan dapat diarahkan untuk menyediakan program yang sesuai kebutuhan industri. Kurikulum perlu diperbarui secara berkala karena keterampilan teknologi dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Kerja sama dengan perusahaan dapat membantu lembaga pendidikan mengetahui kemampuan yang sedang dibutuhkan di lapangan. Sertifikasi kompetensi juga dapat memberikan pengakuan terhadap keterampilan yang telah dimiliki pekerja. Dengan demikian, peningkatan kemampuan dapat memberikan manfaat ketika seseorang mencari pekerjaan baru maupun mengembangkan karier.
Perhatian juga perlu diberikan kepada pekerja yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan. Tidak semua tenaga kerja berada di perusahaan besar yang memiliki anggaran pengembangan sumber daya manusia. Pekerja sektor informal, usaha kecil, maupun masyarakat di daerah dapat menghadapi keterbatasan fasilitas dan biaya. Program pelatihan yang terjangkau perlu diperluas agar transformasi digital tidak hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Pelatihan daring dapat menjadi salah satu pilihan, tetapi tetap membutuhkan akses internet dan perangkat yang memadai. Pendekatan tatap muka masih diperlukan untuk wilayah atau kelompok yang belum memiliki akses digital yang baik.
Serikat pekerja dapat mengambil peran dalam mendorong anggotanya mengikuti peningkatan kompetensi. Selain memperjuangkan upah dan perlindungan kerja, organisasi buruh dapat membantu mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan anggotanya menghadapi perubahan industri. Kerja sama dengan pemerintah dan perusahaan dapat digunakan untuk menyelenggarakan program pelatihan secara lebih luas. Serikat pekerja juga dapat memastikan transformasi teknologi dibicarakan melalui dialog sehingga pekerja memahami dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Komunikasi sejak awal dapat mengurangi kekhawatiran terhadap otomatisasi. Perubahan akan lebih mudah diterima apabila pekerja memiliki kesempatan mempersiapkan kemampuan baru.
Penguasaan teknologi juga dapat membuka kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh jenis pekerjaan baru. Kemampuan menggunakan perangkat digital memungkinkan seseorang mengakses pasar yang lebih luas, menjalankan pekerjaan jarak jauh, atau mengembangkan usaha secara mandiri. Teknologi dapat membantu pekerja menyelesaikan tugas rutin dengan lebih cepat sehingga waktu dapat digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan manusia lebih tinggi. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila pekerja memiliki literasi yang memadai. Keamanan digital juga perlu menjadi bagian dari pelatihan karena aktivitas kerja semakin banyak melibatkan data dan sistem daring. Kesalahan dalam penggunaan teknologi dapat menimbulkan risiko bagi pekerja maupun perusahaan.
Kapolri sebelumnya juga menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan buruh dalam menghadapi perubahan dunia kerja. Peningkatan kompetensi perlu berjalan bersama kepastian mengenai hak pekerja agar transformasi teknologi tidak menjadi alasan mengurangi perlindungan secara tidak proporsional. Pemerintah dan dunia usaha perlu mengantisipasi kelompok pekerja yang terdampak perubahan struktur pekerjaan. Program pelatihan ulang dapat diberikan agar mereka memiliki kesempatan berpindah menuju pekerjaan baru. Dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja menjadi penting dalam menentukan langkah transisi. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan produktivitas dapat berjalan bersama perlindungan tenaga kerja.
Dorongan Kapolri agar pekerja meningkatkan kompetensi dan penguasaan teknologi menunjukkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi ekonomi. Kemampuan beradaptasi akan menjadi semakin penting ketika teknologi terus mengubah proses produksi, pelayanan, dan pola hubungan kerja. Pekerja perlu mendapatkan akses terhadap pelatihan yang relevan, sementara perusahaan diharapkan menyediakan ruang pengembangan kemampuan bagi tenaga kerjanya. Pemerintah dapat memperkuat pendidikan vokasi, sertifikasi, dan program peningkatan keterampilan agar menjangkau lebih banyak masyarakat. Serikat pekerja juga dapat berkontribusi dengan memastikan anggotanya memperoleh kesempatan berkembang di tengah perubahan. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, tenaga kerja Indonesia diharapkan mampu bersaing sekaligus memperoleh manfaat lebih besar dari perkembangan teknologi.